Soal Ijazah S1 Pengacara Diduga Palsu, Rektor Unpam Disomasi

ijazah palsu jokowi, hoax, jokowi
Ilustrasi ijazah palsu.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Rektor Universitas Pamulang (Unpam) disomasi. Hal ini masih terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu advokat NR. NR disebut mendaftar pendidikan pascasarjana atau S2 di perguruan tinggi tersebut, bermodal ijazah yang disebut LQ tak terdaftar.


“LQ Indonesia Law Firm sudah melakukan somasi final kepada rektor untuk mengambil tindakan terkait oknum mahasiswi Unpam, NR yang mendaftar program studi magister hukum di Unpam dengan mengunakan ijazah dari Universitas Timbul Nusantara lulusan 2018 yang setelah dicek ke pangkalan data Dikti (Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek) ternyata tidak terdaftar,” ujar Kepala Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi, Selasa (27/7/2021).

Penerimaan NR sebagai mahasiswi pascasarjana, dinilai LQ melanggar ketentuan kampus tersebut. Sehingga aneh, kata Sugi jika akhirnya NR bisa diterima di universitas yang terletak di kawasan Tangerang Selatan ini.

“Padahal dilansir dari informasi penerimaan mahasiswa baru prodi MH (magister hukum) yang ditandatangani oleh Dr, Ir, Sarwani, MT, MM tanggal 15 Februari 2019, persyaratan yang tertera di point (d) adalah ‘print bukti terdaftar lulus di laman Dikti’. NR yang merupakan mahasiswi tahun ajaran 2020 seharusnya mengikuti aturan tersebut dan tidak dapat diterima apabila ijazah tidak terdaftar Dikti,” jelasnya.


Sementara, advokat LQ Indonesia Law Firm, Hamdani, menjelaskan aturan hukum yang berlaku tentang ijazah tertera pada Permenristekdikti No 59 tahun 2019, bahwa ijazah wajib mengikuti sistem Program Ijazah Nasional (PIN). Yang mana, nomor ijazah harus terintegrasi atau terdaftar Ditjen Dikti.

“Sehingga jelas NR mahasiswi Unpam yang mengunakan ijazah sarjana hukum, tidak terdaftar Dikti tidak seharusnya diperbolehkan Unpam untuk mengambil magister hukum dengan ijazah SH tersebut,” kata dia.

Terkait hal ini, kata Hamdani, somasi pertama telah dilayangkan LQ pada 22 Juni 2021. Dalam kesempatan itu, pihaknya secara tegas menginformasikan adanya mahasiswi Unpam dengan ijazah tidak sah atau melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu Permenristekdikti.

“Bukannya menangapi dengan serius Unpam diduga malah mengabaikan dan tidak mengambil tindakan tegas,” kata dia.

“Tindakan sengaja mengunakan ijazah SH yang tidak terdaftar atau diduga palsu, memenuhi mens rea dimana setelah mengetahui ikut serta mengunakan surat diduga palsu untuk pendaftaran Unpam sebagaimana diatur Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana tentang ‘pengunaan surat palsu’ yang diancam 6 tahun penjara,” papar Hamdani.

LQ menyayangkan sikap Unpam, yang mana di perguruan tinggi tersebut sesungguhnya memiliki banyak ahli hukum, yang seharusnya mengerti dan taat hukum.

“Malah diduga melanggar aturan hukum dengan sengaja, sangat merusak reputasi Unpam yang selama ini baik. Apabila dibiarkan mahasiswa masuk walau ijazah tidak terdaftar membuka celah kepada mahasiswa universitas dengan ijazah palsu, selain merugikan mahasiswa yang masuk susah payah dengan ijazah asli dan terdaftar, juga merugikan masyarakat dengan meloloskan oknum yang mengunakan ijazah palsu di masyarakat,” papar Sugi.

“Rektor Unpam seharusnya menjaga kualitas mahasiwa Unpam bukan malah diduga memberikan perlakuan khusus kepada oknum mahasiswi dengan ijazah tidak terdaftar Dikti dan tidak sah,” imbuhnya.

LQ sendiri telah menyurati Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), guna mengambil tindakan terkait persoalan yang terjadi di Unpam.

“Unpam kami berikan waktu untuk menyikapi hal ini, apabila tidak menindak dan memperbaiki duga pelanggaran hukum tersebut, selaku kuasa hukum, saya akan melaporkan ke kepolisian dengan dugaan Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Tangerang terhadap Unpam yang merugikan para korban dan masyarakat,” tutur Hamdani.

“Jika NR dapat menunjukkan ijazah yang sah dan terdaftar Dikti, para korban dan kuasa hukum tidak keberatan apabila studi dilanjutkan. LQ selama ini terkenal berani memberantas oknum tanpa pandang bulu. Sebelum mengambil proses hukum, LQ sudah terlebih dahulu mencoba cara kekeluargaan dan memberikan teguran/somasi, namun apabila diabaikan, tentu LQ akan bertindak tegas,” lanjut Hamdani.

Diketahui, NR sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, dengan nomor LP NO STTPL/B/3180/VI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 21 Juni 2021. Laporan dibuat M, mantan klien NR dalam kasus Indosurya.

NR juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dengan modus penangguhan penahanan, yang merugikan korban Rp550 juta. Kasus ini turut menyeret nama mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Chaerul Amir.

(muf/pojoksatu)