Terpidana Kasus Tanah di Cakung Ngaku Dibantu Kementerian ATR Agar Tak Dipenjara

Ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Mantan juru ukur (Badan Pertanahan Nasional) BPN Jakarta Timur, Paryoto mengklaim selama perkara pemalsuan sertifikat tanah (mafia tanah) Cakung yang melilitnya berjalan, dia mendapat bantuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).


Paryoto merasa, bantuan tersebut diberikan karena Kementerian ATR/BPN yakin kalau dia sebenarnya tidak bersalah dalam kasus ini.

“Iya (dapat bantuan dari Kementerian ATR/BPN). Alhamdulillah dari staf ahli Kementerian ATR/BPN, Doktor Iing (Tenaga Ahli Kementerian ATR, ling R Sodikin) selalu komunikasi dengan saya, atas perintah Pak Menteri. Dikawal terus oleh Pak Iing,” kata Paryoto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

Paryoto menambahkan, bantuan dari Kementerian ATR/BPN juga diberikan saat dirinya divonis bersalah dalam kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan tetap dan di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.


Namun Paryoto sendiri akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Pak menteri kan tahu persis kasus ini. Kita enggak bersalah juga, makanya dikawal terus. Begitu saya keluar (divonis bebas oleh PN Jaktim), keluar surat pengajuan perlindungan hukum dari Kapolri hingga Komisi III,” tuturnya.

Dirinya kembali mengklaim juga sempat bertemu dengan seorang jenderal untuk mendapat bantuan hukum dan pendampingan pengacara dalam kasus yang menimpa dirinya.

“Saat masih proses di pengadilan, saya ke kantor Jenderal namanya Siswandi di Harmoni. Mungkin sebagai pembina, sebagai pengacara, kan mantan pejabat Mabes semua. Di situ juga ketemu mantan penyidik KPK, saya lupa namanya, diminta cerita. ‘Mau enggak jadi narasumber buat BAP’ saya bilang siap,” ujar dia.

Paryoto mengaku, selama dirinya ditahan, ia kerap dikunjungi oleh keponakan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat baru masuk di Lapas Cipinang. Namun, kini dirinya mengaku sudah tidak ada lagi komunikasi dari staf ATR/BPN maupun orang lain dari Kementerian.

“Pernah dibesuk sama keponakannya Pak Menteri di sini (Lapas Cipinang), Kalau Sekarang sudah tidak ada komunikasi, karena saya kan dilarang pakai HP. Insya Allah saya keluar September ini,” ujarnya lagi.

Dikesempatan yang lain, Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN, Iing R Sodikin menjelaskan komunikasi yang berjalan dengan mantan juru ukur BPN Jakarta Timur, Paryoto selama perkara pemalsuan sertifikat tanah (mafia tanah) di Cakung murni bantuan sebagai lembaga.

“Kita komunikasi dengan Paryoto sesama BPN mah biasa, tapi ya sebagai lembaga, Paryoto merupakan mantan staf saya yang punya integritas yang bagus,” ungkap Iing Sodikin.

Dirinya menjelaskan,tidak hanya Paryoto yang akan mendapat bantuan dari kementerian ATR/BPN, Tapi kepada seluruh pegawai BPN upaya pembelaan akan dilakukan jika memang terbukti tidak bersalah.

“Pegawai BPN ya dibela, kalau dia ngga salah,Paryoto kan dia minta perlindungan ke Pak Menteri, kan dia ngga salah. Kita mah seluruh BPN (dibela) bukan dia aja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Ahmad Fuady membenarkan bahwa mantan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Paryoto, terpidana kasus pemalsuan sertifikat tanah (mafia tanah) Cakung lagi dirawat di rumah sakit.

Sehingga, kata dia, Paryoto yang dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung belum bisa dilakukan eksekusi. Dalam putusan kasasi MA, Paryoto dihukum penjara selama empat bulan. Namun, Paryoto belum bisa dieksekusi dikabarkan sakit stroke.

“Kita cek lah. Kalau dia memang stroke, dirawat ya berarti kita tidak bisa eksekusi. Nanti lihat dulu kondisinya bagaimana. Kalau eksekusi, dibantarkan tidak ada,” kata Fuady saat dihubungi pada Kamis, 27 Mei 2021.

Perkara ini berawal ketika Polda Metro Jaya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta autentik tanah di Cakung, yaitu Benny Simon Tabalajun (BST) selaku pimpinan PT Salve Veritate dan rekannya, Achmad Djufri.

Kemudian, Paryoto juga terlibat dalam kasus ini. Kasus itu bermula dari laporan polisi yang diterima pada 2018. Laporan itu terdaftar dengan nomor laporan LP/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrim, tanggal 10 Oktober 2018.

(fir/pojoksatu)