PPKM Darurat Diperpanjang, Nasib Pengangguran Bakal Melonjak, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memprediksi lonjakan pengangguran akan terus bertambah bila pemerintah memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali.


Menurutnya, PPKM Darurat membuat sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena potensi peningkatan pengangguran, Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan merugikan negara,” kata LaNyalla di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang.

Sehingga, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi sebesar 9,77 juta orang.

“Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus corona yang membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat,” ujarnya.

LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.

“Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,” ungkapnya.

Meski demikian, LaNyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat, tidak lain hanya untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

Namun, kebijakan tersebut berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

“Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut menjadi kehilangan pekerjaan,” paparnya.

“Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya boleh take away,” sambungnya.

LaNyalla menyebutkan, pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kemudian, di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.

Dampak tersebut juga turut dirasakan oleh karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata ekonomi kreatif.

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar 10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop.

Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah meminta atensi dari pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM Darurat.

“Banyak teman-teman dari kalangan buruh terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat, apalagi diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh kehilangan pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal,” ungkapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini berpesan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat agar tidak sia-sia.

Ia mengatakan, apa pun keputusan pemerintah dalam memutuskan PPKM Darurat, tetap akan mendukung.

“DPD RI akan memberi dukungan apapun keputusannya, apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Karena kami yakin keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang,” tuturnya.

“Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil nanti harus bisa dikomunikasikan secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi,” tutup LaNyalla.

(muf/pojoksatu)

Loading...