PKS Minta Pemerintah Cabut Sanksi Denda Vaksinasi, Masyarakat Sudah Depresi karena Pandemi Covid-19

Ilustrasi Vaksin Covid-19
Ilustrasi Vaksin Covid-19

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf meminta pemerintah mencabut pemberian sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin.


Menurutnya, cara tersebut bukan solusi satu-satunya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau Covid-19.

“Sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode diilhami dari pikiran jernih,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Bukhori mengatakan, beban yang ditanggung masyarakat sudah cukup banyak selama menghadapi Pandemi Covid-19 ini.


“Masyarakat sudah depresi karena pandemi. Bansos saja dikorupsi. Kini, kembali dibebankan sanksi denda karena menolak vaksinasi? Vaksin itu bersifat pilihan karena itu hak,” tuturnya.

Kendati demikian, anggota DPR RI itu menyarankan pemerintah untuk menggandeng sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mensukseskan program vaksinasi.

“Misalnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perlu dipastikan bahwa para tokoh agama/masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek penerima vaksin semata,” ucapnya

“Tetapi sebagai subjek berdaya yang bisa menyukseskan upaya percepatan vaksinasi dengan menjadi bagian tim khusus penyuluh vaksin di bawah supervisi otoritas kesehatan setempat,” lanjutnya.

Bukhori juga menyoroti persoalan terkait manajemen penyelenggaraan vaksinasi massal di sejumlah tempat yang dinilai lemah secara tata kelola.

Ia menyebutkan, beberapa penyelenggara terbukti gagal mengantisipasi kerumunan yang ditimbulkan akibat antrian yang membludak.

Alhasil, usaha vaksinasi menjadi kontradiktif dengan tujuan utamanya.

“Alasannya, pengondisian massa lebih mudah dilakukan. Kedua, sasaran lebih mudah teridentifikasi, khususnya bagi mereka masih ragu, bisa segera diedukasi oleh pengurus RT/RW setempat,” terangnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu itu juga mengingatkan pemerintah, upaya vaksinasi akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan upaya menekan mobilitas warga.

Menurutnya, pemerintah mestinya tidak serba tanggung dalam meramu kebijakan untuk merespons kondisi aktual terkait pandemi.

Sebab, tambah Bukhori, kebijakan serba tanggung hanya akan menjadi bom waktu yang akan menguras biaya sosial-ekonomi lebih tinggi di kemudian hari.

“Desakan kepala daerah maupun para ahli untuk segera menerapkan karantina wilayah selama beberapa waktu ke depan demi membatasi mobilitas warga secara ketat harus dicermati dengan serius oleh Presiden Jokowi,” terangnya.

“Unsur ini menjadi penting mengingat vaksinasi bukan satu-satunya kunci menanggulangi pandemi,” pungkas Bukhori.

(muf/pojoksatu)