Rekaman Percakapan Jaksa Asepte Diduga Bermain Proyek di Dinas Pendidikan Bocor ke Publik

Uang
Ilustrasi

Sedangkan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mengatakan, seharunya pihak Kejaksaan Agung langsung merespon laporan masyarakat perihal adanya oknum jaksa yang diduga bermain proyek.


“Seharunya ya ditindaklanjuti, karena bagaimanapun, ini adalah awal. Pengaduan itu awal. Tentu memang ada proses penalaah, kalau sudah ya pasti berjalan,” kata dia ketika dihubungi, Sabtu (26/6/2021).

Hanya saja, kata dia memang kinerja Kejaksaan Agung seakan tutup mata perihal adanya oknum Jaksa yang bermain. Contoh, seperti kasus di Jaksa Pinangi, yang sebelumnya menyedot perhatian publik.

“Jadi kita sebagai masyarakat harus tetap memantau, jangan sampai kasus yang dilaporkan itu tetap berlanjut,” jelas dia.


Diketahui, berdasarkan dokumen Surat Perintah Jamwas bernomor PRIN-78/H/Hjw/05/2021 yang diterima wartawan, Minggu (30/5), tertulis Jamwas Amir Yanto memerintahkan 5 orang jaksa jajarannya untuk memeriksa terlapor Jaksa Asepte atas dugaan pelanggaran disiplin PNS/ASN.

Kasus Jaksa Asepte ini terbongkar berkat pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangi Jamwas Amir Yanto, Llaporan pengaduan dari Sdri Wahdini Syafrina S Tala melaporkan Sdr. Asepte Gaulle Ginting, S.H., M.H., Pemeriksa Datun pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diduga telah meminjam uang sebesar Rp 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wahdini Syafrina S Tala untuk kegiatan/proyek pembangunan di Dinas Pendidikan Sulawesi Barat.

Dan berjanji akan dibayar pada bulan Maret 2021.

“Namun sampai dengan saat ini Sdr. Asepte Gaulle Ginting S.H., M.H., susah dihubungi dan ditemui, yang bersangkutan berusaha menghindar dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut,” demikian dasar Surat Perintah yang ditandatangi Jamwas Amir Yanto.

Selain memeriksa Jaksa Asepte, Jamwas Amir Yanto juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa pihak terkait lainnya yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat dan di Mamuju wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. (ral/int/pojoksatu)