Kubu Moeldoko Gugat Yasonna Laoly Terkait Penolakan Hasil KLB, Pengamat: Sama Saja Melawan Jokowi

Moeldoko menghadiri KLB Demokrat di Sumut (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Partai Demokorat kubu Moeldoko menggugat Yasonna Laoly ke PTUN dengan meminta hasil Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu disahkan.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai gugatan yang dilayangkan Moeldoko tersebut sama saja melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menolak hasil KLB merupakan representasi dari Presiden Jokowi.

“Berarti ini sama saja melawan keputusan Presiden karena keputusan perintah dari Presiden Jokowi,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Sabtu (26/6/2021).


Menurut Dosen Universitas Esa Unggul itu, sebagai bawahan Presiden Jokowi di Istana, tidak selayaknya itu dilakukan oleh Moeldoko.

“Gugatan kubu Moeldoko itu sudah mendegradasikan kredibilitas Jokowi sebagai presiden,” tutur Jamiluddin.

“Jadi, publik akan bertanya bila Jokowi tidak mengambil tindakan apa pun kepada Moeldoko. Persepsi masyarakat akan liar dan berkembang tanpa arah. Hal ini akan dapat semakin menurunkan kredibilitas Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Demokrat KLB Deli Serdang, Rusdiansyah mengatakan, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT.

Di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

“Materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu,” kata Rusdiansyah kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

“Yang mana menghasilkan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025,” ucapnya.

Ia berharap nantinya PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif sehingga putusan yang dihasilkan memenangkan Demokrat versi KLB kubu Moeldoko.(muf/pojoksatu)