Muannas Alaidid Sindir Keras HRS , Jangan Kerena Ngaku Habib Mintanya Diistimewakan di Mata Hukum

Muannas Al Aidid
Muannas Al Aidid

POJOKSATU.id, JAKARTA— Ketum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid geram dengan reaksi tim hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) yang kerap melontarkan kalimat ‘kriminalisasi ulama’.

Harusnya, kata Muannas, kubu HRS yang mengklaim dirinya seorang ulama dan tokoh agama taat hukum. Pasalnya profesi apapun seorang terdakwa tetap sama di mata hukum.

“Bukan keadilan mengukur orang yang melakukan kejahatan berdasarkan profesi, semua sama di hadapan hukum apapun latar belakangnya,” sindir Muannas saat dihubungi Pojoksatu.id, Jumat (25/6/2021).

Menurut politis PSI ini, tak ada yang istimewa di mata hukum sekalipun pelakunya seorang ulama atau habaib.


Justru, kata dia, kriminalisasi sesungguhnya itu ketika seorang terdakwa meminta diistimewakan di mata hukum.

“Jangan karena kebetulan pelaku adalah seorang ulama, ustadz, kiai, habib atau guru agama maunya diistimewakan dimuka hukum, dibeda-bedakan. Jangan. Ini lah diskriminasi sesungguhnya,” ujar Muannas.

Karena itu, Muannas berharap, jaksa mengajukan banding agar status hukuman HRS lebih tinggi dari sebelumnya.

“Putusan MRS belum maksmal saya justeru berharap jaksa juga mengambil langkah yang sama untuk mengajukan banding agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dengan pidana penjara 4 tahun terkait tes swab.

Habib Rizieq dinyatakan bersalah karena HRS terbukti melakukan tindak pidana dan turut serta menyebarkan berita bohong perihal tes swab di RS Ummi Bogor.

“Menyatakan terdakwa Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana,” jelasnya.

“Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum,” ujar hakim Khadwanto.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun,” demikian vonis yang dibacakan. (fir/pojoksatu)