Soroti Kebijakan Covid-19, Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Plinplan, Cuma Bikin Masyarakat Bingung

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti terkait cara pemerintah dalam menangani virus corona atau Covid-19.


Melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah terkait pandemi selalu membuat masyarakat bingung.

Pasalnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah dinilai plinplan.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun meminta agar pemerintah memperbaiki cara bicara serta kebijakannya.


“Orang pusat ini yang paling berat bikin bingungnya itu loh. Coba agak tertib sedikit omongan dan kebijakannya,” tulis Fahri di akun Twitternya, Rabu (23/6/2021).

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai jika kebijakan pemerintah jelas maka masyarakat pun akan turut mematuhi aturan pemerintah.

Begitu juga sebaliknya, jika kebijakan pemerintah tidal jelas arahnya maka masyarakat pun akan melakukan aksi demo.

“Rakyat pasti mau ikut kalau jelas. Kalau enggak jelas ya orang demo, orang pusat tolong fokus urus Covid-19 jangan omongin yang lain, ayo bersatu melawan corona,” tulis Fahri Hamzah lagi.

Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan lockdown total.

Hal tersebut untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang setiap hari terus bertambah di seluruh daerah Indonesia.

“Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Ia mengatakan, jika pemerintah tidak mampu menerapkan kebijakan lockdown.

Setidaknya, lanjut anggota DPR RI itu pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) seperti awal Covid-19.

“Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ucapnya.

Netty menegaskan, jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk.

“Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” tegasnya.

Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.

(muf/pojoksatu)