Fahri Hamzah: Demi Kepastian Hukum Saya Rela Jadi Tahanan KPK, Asal..

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat suara ihwal namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Fahri menyatakan siap menjalani proses hukum.

Itu jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya menjadikan dirinya sebagai tersangka dalam perkara korupsi tersebut.

“Demi kepastian hukum, saya bukan saja harus mau tapi harus rela jadi tersangka @KPK_RI jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid,” kata Fahri lewat cuitan di akun pribadinya, @Fahrihamzah, Rabu (16/6/2021).


Ia menegaskan, dirinya tidak takut dan akan menjalani proses hukum yang ada di KPK.

Namun, hal itu harus dengan syarat dirinya dapat melakukan pembelaan secara terbuka di depan majelis hakim.

“Enggak usah takut, saya enggak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya, asalkan saya diberikan hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah,” tegas Fahri.

Sebelumnya, JPU menyebut keterlibatan Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah dalam ekspor benih lobster saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021) malam.

Dalam sidang tersebut, jaksa menampilkan barang bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp.

Itu antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan staf khususnya sekaligus Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster bernama Safri.

“Ini isinya dengan kata, ‘Saf, ini orangnya Pak Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR mau ikut budi daya lobster. Novel Esda. Saudara jawab, ‘oke bang.’ Apa maksud saudara saksi menjawab oke bang?” tanya jaksa saat membacakan pesan Edhy.

Safri menjelaskan maksud pernyataannya itu sebagai bentuk persetujuan atas perintah yang disampaikan oleh Edhy.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim sempat menginterupsi. Hakim ingin mengetahui perusahaan yang terafiliasi dengan Azis.

“Apa yang dimaksud Saf ini, Safri, nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budi daya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?” tanya hakim ketua Albertus Usada.

(muf/pojoksatu)