Pimpinan MPR: Tuntutan Audit Dana Haji Makin Meluas

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid

POJOKSATU.id, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai tuntutan masyarakat segera diadakan audit terhadap dana haji semakin meluas. Sudah 2 tahun Indonesia tak mengirim haji.


Diketahui, Pemerintah Indonesia telah resmi meniadakan keberangkatan haji untuk tahun 2021.

Seiring pembatalan tersebut, muncul beragam spekulasi mengenai penggunaan dana haji di tengah masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid bahkan menilai tuntutan dari masyarakat untuk segera diadakan audit dana haji semakin meluas.


Tujuannya untuk menghilangkan beragam spekulasi yang muncul dan agar dana mengendap bisa diketahui penggunaannya.

“Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman,” ujar Hidayat Nur Wahid, Senin (7/6).

Menurutnya, untuk menghilangkan fitnah dan memastikan keamanan dana haji terjamin, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu segera turun tangan.

BPK RI bisa melakukan audit dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu telah memastikan bahwa dana haji aman.

Dana tersebut kini diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman.

Dia juga mengurai bahwa ada sebanyak 196.965 jemaah haji reguler sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2020.

Total dana terkumpul baik setoran awal maupun setoran lunas adalah Rp 7,05 triliun.

Hal senada disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi bahwa dana haji aman dan tidak digunakan untuk infrastruktur. (ral/int/pojoksatu)