Anggota DPR Sebut Pembatalan Haji Terlalu Prematur dan Tak Jelas, Ini Akibatnya

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas umumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

POJOKSATU.id, JAKARTA-– Anggota DPR RI Prof Zainuddin Maliki menyebutkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1442 H atau 2021 terlalu premature dan tak jelas.


Padahal, pemerintahan Jokowi-MA masih bisa melakukan upaya ke otoritas Arab Saudi.

“Masih banyak untuk dilakukan ke Arab Saudi. Dan pembatalan haji yang diumumkan pemerintah terlalu prematur dan tidak clear,” kata Prof Zainuddin dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (7/6/2021).


“Tidak clear keputusan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” sambungnya.

Karena itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan untuk kembali membuka komunikasi yang lebih intens kepada Arab Saudi.

Anak buah Zulkifli Hasan itu mengatakan, hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk menghapus spekulasi buruk di tengah masyarakat.

“Tetapi lebih penting dari itu semua agar jamaah haji kita yang sudah antri puluhan tahun bisa berangkat sesuai kuota yang diperoleh tahun ini,” tandas Prof Zainuddin.

Sebelumnya, Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan penyelenggaran Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 lantaran masih pandemi Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, keputusan tersebut melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021.

Itu tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah atau 2021 masehi.

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriyah atau 2021 masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota Haji lainnya,” ujar Yaqut.

Menurut Yaqut, bahwa hingga kini Pemerintah kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaran ibadah Haji tahun 1442 H atau 2021.

“Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi,” katanya.

“Dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersedian waktu yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah Haji,” kata Yaqut. (muf/pojoksatu)