2 Kasatgas Cerita Suasana Pegawai KPK Sebelum Tes,” Sudah Beredar Isu TWK Digunakan Jegal Beberapa Orang”

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dua Kasatgas bercerita  suasana KPK sebelum Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar. Sudah beredar isu tes digunakan menjegal beberapa pegawai KPK.


Kasatgas Penyelidik Iguh Sipurba dan Kasatgas Pembelajaran Internal Hotman Tambunan mengetahui nama mereka yang tidak lolos menjadi ASN KPK dari Twitter.

“Nama-nama, waktu itu mungkin sekitar 30-40 nama yang disebut ya. Saya lupa berapa persisnya. Tidak semuanya disebut dan nama saya termasuk dalam yang disebut,” ujar Iguh.

“Padahal saya tidak punya Twitter jadi saya tidak pernah tahu. Informasinya dari twitter itu ada,” kata pria lulusan STAN ini.

Iguh mengaku heran begitu tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Waktu itu isu pegawai KPK Radikal dan Taliban sudah jadi bahan omongan di media sosial.

“Ini apa maksudnya ya? Kok ada nama saya di situ? Kira-kira apa ya kesalahan saya menjawab atau menuliskan jawaban dalam tes wawasan kebangsaan?” katanya seperti dilansir detikcom, Minggu (6/6).

“Memang benar saya tidak akan 100% ideal, tapi saya merasa tidak seradikal atau se-antipemerintah yang saya bayangkan,” tuturnya

Istilah label merah dan tidak bisa dibina kata Iguh menjadi semacam label atau stigma buruk.

Kondisi itu mengusik rasa khawatir sang istri.

“Artinya, ini ada hal-hal yang tidak beres. Ini sangat mengusik perasaan istri saya terutama,” jelasnya.

“Terkait dengan sikap orang tua dalam hal ini, terus terang sampai detik ini saya belum memberitahukan secara resmi,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan mengaku tidak heran ketika namanya beredar di media sosial tidak lolos ASN.

Pasalnya, jauh sebelum tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah ada sinyal yang dirasakan pegawai.

“Walaupun tidak secara formal diberi tahu oleh pimpinan informasi itu. Tapi di kalangan pegawai sudah beredar isu bahwa TWK ini akan digunakan untuk tidak meloloskan beberapa orang. Itu sudah beredar,” ujar Hotman.

Hotman menjelaskan kultur berani bicara sudah dibangun sejak pimpinan KPK jilid pertama.

Para pegawai ini bekerja berdasarkan UU Korupsi yang berlaku.

“Yang 40 nama inilah yang cenderung menjaga kultur dan nilai itu dengan cara berani bicara, berani speak up,” katanya.

“Cluster WP ini juga berani bicara. Seperti saya misalnya. Saya juga pernah menggugat pimpinan di PTUN,” katanya.

“Kemudian saya juga pernah menggugat di judicial review. Semua cluster judicial review kena semua. Jadi dari situ saya melakukan analisis, penilaian,” paparnya.

Hotman mengatakan namanya masuk daftar pegawai tidak lolos ASN KPK. Dia juga sudah menyadari risiko kerja di KPK sejak awal masuk.

“Pada akhirnya mereka mengatakan ‘Ya sudah kamu sudah masuk ke sana, kamu sudah tahu risikonya, silakan dilakukan langkah-langkah yang perlu’. Kalau memang merasa diperlakukan tidak adil,” jelasnya. (ral/int/pojoksatu)

 

Loading...