Kemenag Bantah Tudingan Rizal Ramli Dana Haji Ditilap, Klaim Tak Punya Utang ke Arab Saudi

Anggito Abimanyu

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) membantah pernyataan ekonom senior Rizal Ramli yang menyebut dana haji ditilap untuk proyek infrastruktur.


Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menegaskan bahwa dana haji tetap aman.

Anggito mempersilahkan siapa pun untuk melihat laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana haji yang dimuat di website resmi Kemenag RI.


“Dana hajinya aman. Alhamdulillah, kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK yang juga ada di website kami,” ujar Anggito Abimanyu, Sabtu (5/6) seperti dilansir Radio Elshinta.

Anggito memastikan pernyataan Rizal Ramli yang menyebut dana haji ditilap itu tidak benar alias hoax.

Anggito menyatakan pemerintah Indonesa juga tidak tersangkut utang dengan Arab Saudi.

“Apakah ada utang kita kepada pihak ketiga, termasuk Arab Saudi? Ya, tidak ada juga,” tegas Anggito.

Rizal Sebut Pemerintah Belum Bayar Tagihan

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyebut dana haji ditilap dan dipakai untuk mendanai proyek infrastuktur.

Hal itu dikatakan Rizal Ramli saat berbincang dengan pelawak sekaligus mantan anggota DPR RI, Tubagus Dedi Suwendi Gumelar alias Miing Bagito dan Gigin Praginanto.

Awalnya, Miing menyoroti rencana pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Menurut Miing, Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah.

“Tidak boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya, kebayang gak dalam sejarah peradaban di Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji,” ucap Miing.

Rizal Ramli menimpali ucapan Miing. Ia menyebut masyarakat Indonesia tak bisa menunaikan ibadah haji karena pemerintah belum membayar tagihan kepada Arab Saudi.

“Memang itu luar biasa, kita dilarang bukan hanya karena covid, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar,” ucap Rizal Ramli.

“Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya, 95 persen dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Rizal, masalah sangat berbahaya, sebab jika terjadi krisis, maka bank-bank menengah pasti akan kesulitan likuiditas karena banyak nasabah akan pindah ke bank yang lebih bonafit.

“Wah bahaya banget. Nah kalau nanti ada bank yang collaps, yang rontok, ternyata dana jaminannya udah habis. Waduh, ini pengelolaan negara super amburadul,” kata Rizal.

“Pilihannya pasti cetak uang,” timpal Miing.

Rizal Ramli menyoroti penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

“Luar biasa, dana haji ditilep, dipakai buat infrastruktur, kemudian dana LPS juga sama. Dan ini cepat atau lambat akan jadi masalah,” ucapnya.

“Dan yang kedua, itu gak amanah yang paling penting,” pungkas Rizal Ramli. (one/pojoksatu)