Pengamat Sarankan Jokowi Tak Beri Jatah Menteri Investasi ke Parpol, Ini Alasannya

Buka Munas IX LDII, Jokowi Ajak Ormas Islam Moderasi dalam Beragama

POJOKSATU.id, JAKARTA— Presiden Jokowi disarankan untuk tidak memberi jatah menteri baru bakal dibentuk yaitu Kementerian Investasi kepada partai politik (parpol).

Menurutnya, Menteri Investasi harus beda dengan Menteri-menteri lainya karena akan mengelola dana besar.

Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (26/4/2021).

“Maninvest dibutuhkan harus orang luar biasa berpikir dan bertindak out of box, harus beda dari menteri biasa-biasa bukan dari Partai,” ujarnya.


“Meninvest tidak boleh hanya dilihat dari sudut kesuksesan di bidang usaha memiliki kekayaan tertentu, apalagi didorong dengan pencitraan oleh para tim sukses atau partai,” lanjutnya.

Akan tetapi, tambah Emrus paling utama memiliki strategi kepemimpinan dan manajemen.

Kemudian, komunikasi persuasi menyakinkan semua pemangku kepentingan, tidak hanya kepada para investor dan calon investor.

“Ini paling utama dan harus dipertimbangkan matang-matang,” ucapnya.

Atau orang nomor satu di Indonesia itu, tambah Emrus melakukan lelang jabatan dalam proses menetapkan Menteri Investasi.

Hal tersebut dinilai dapat membuat Menteri Investasi lebih efektif dalam mengelolah dana investasi dari para investor.

“Kami menyarankan agar hak perogratif Presiden menetapkan Meninvest melalui proses lelang jabatan dengan membentuk kepanitiaan independen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan membentuk Kementerian Investasi.

Rencana pembentukan kementerian baru ini tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR pada akhir Maret 2021 dan disahkan melalui sidang Paripurna.(muf/pojoksatu)