Pengamat Hukum Minta Azis Syamsudin di Nonaktifkan Jadi Wakil DPR, Pemerintah Diminta Objektif

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat hukum Azmi Syahputra meminta Badan Kehormatan (BK) DPR RI segera menonaktifkan sementara Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin.

Itu terkait dengan kasus Azis meminta penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju untuk tak menindaklanjuti dugaan korupsi Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

“Menonaktifkan sementara waktu Aziz Syamsuddin yang diduga melanggar etika DPR,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Karena itu, lanjut Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia( Alpha) pimpinan DPR harus responsif, objektif dalam melihat kasus itu.


“Tidak boleh pula malah anggota Badan Kehormatan ikut turut mengalami konflik kepentingan,” ungkap Syahputra.

Menurutnya, bila hal tersebut terjadi maka BK tidak dapat optimal dan efektif dalam melaksakan tugasnya.

“Artinya abai, apalagi fakta atas permasalahan ini sudah disampaikan langsung melalui keterangan pers Ketua KPK bahwa ada keterlibatan personal pimpinan DPR,” jelasnya

Sehingga, tambah Syahputra, masalah keterlibatan Azi Syamsuddin sudah tersiar di media.

“Anggota BK harus segera bertindak dan memproses permasalahan ini agar diketahui letak permasalahan dan menemukan fakta, bukti dan bisa mengambil keputusan,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Permintaan itu membantu mengurus perkara korupsi Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.

Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial.

Saat itu Syahrial, yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai sedang dilakukan KPK.

“Dalam pertemuan itu, AZ (Azis) memperkenalkan SRP dengan MS, karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan di KPK,” ujar Firli dalam jumpa pers, Kamis (22/4) malam.

“Itu agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” lanjutnya.

Firli mengatakan, seusai pertemuan di rumah dinas Azis, Robin kemudian memperkenalkan Syahrial kepada pengacara Maskur Husein untuk membantu permasalahannya.

Kemudian ketiganya sepakat dengan fee sebesar Rp1,5 miliar agar Robin membantu kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjung Balai tak diteruskan KPK.

Dari kesepakatan itu, Syahrial telah memberikan Rp1,3 miliar baik secara cash maupun transfer.

“MS (Syahrial) menyetujui permintaan SRP (Robin) dan MH (Maskur) tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia), teman dari saudara SRP,” ucapnya.

“Juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” sambung Firli.

(muf/pojoksatu)