Kubu Oposisi Desak Presiden Jokowi Batalkan Rencana Pindah Ibukota Ke Kaltim

Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres

POJOKSATU.id, JAKARTA— Kubu Oposisi mendesak pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin membatalkan rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut kubu Oposisi, rencana pemindahan Ibukota Negara ini tidak terlalu urgen atau penting.

Lagian, dana yang dibutuhkan sangat banyak dan tak sesuai dengan kondisi keuangan Negara saat ini.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly yang melihat pemerintah justru mulai gencar melakukan persiapan memulai pembangunan Istana Kepresidenan di kawasan ibukota Negara baru.


Politisi PKS ini mengingatkan bahwa kondisi ekonomi bangsa sedang sulit dan masih berkutat menghadapi pandemic Covid-19.

Selain itu, pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin juga harus sadar bahwa kuantitas utang semakin mengkhawatirkan.

“Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (18/4).

Politisi PKS ini menyebut, dari awal wacana pemindahan ibukota Negara bergulir, mereka sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu urgensi.

Kalau pemerintah mengatakan pemindahan ibukota Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Pembangunan ibukota Negara baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun, direncanakan akan dibebankan pada APBN.

“Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami deficit,” jelasnya.

“Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibukota Negara ini,” jelas politisi kubu oposisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ini. (ral/rmol/pojoksatu)