Kepala Dinas Damkar Depok Diduga Korupsi, Gandara Budiana: Soal Pengadaan PDL dan Pemotongan Insentif Itu Tidak Benar, Ini Buktinya..

gandar budiana kepala damkar depok

POJOKSATU.id, DEPOK- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Gandara Budiana akhirnya angkat suara, dirinya membantah dugaan korupsi yang diungkapkan salah satu petugas honorer tersebut di instansinya.


“Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan, dugaan korupsi pengadaan PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar itu tidak benar,” tegasnya dalam keterangan resminya.

Dirinya memastikan, Damkar akan bersifat kooperatif menjalani semua proses hukum yang berlangsung dengan kooperatif.

Ia membeberkan terkait BPJS Kesehatan yang terjadi potongan, bahwa dari penjelasan bidang yang menangani, sebenarnya potongan itu untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota.


“Dan potongan tidak sebesar itu seperti yang disampaikan. Pembayarannya dilakukan secara kolektif baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Gandara.

Ia menuturkan, hingga saat ini selama tiga hari berturut-turut pejabatnya datang ke Polres Metro Depok untuk dimintai keterangan untuk kasus ini.

“Kami juga tetap siap bersikap kooperatif terhadap Inspektorat maupun APH, menindaklanjuti kejelasan dari kasus ini,” paparnya.

Mengenai sepatu, katanya, perlu dibedakan antar sepatu PDL dengan sepatu yang dipakai untuk keseharian dalam pelaksanaan apel maupun upacara serta kegiatan lapangan lainnya.

“Ada APD dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yaitu mulai pelindung kepala, baju tahan panas dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu harviks,” jelasnya.

Lalu, terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di pihaknya adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah diserahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima.

“Bahkan sampai saat ini tidak ada pemecatan atau permintaan mundur terhadap Sandi. Intinya kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku, saat ini proses klarifikasi sedang berjalan oleh pihak internal, maupun dari aparat penegak hukum,” pungkas Gandara.

(dhe/pojoksatu/jpr)