Pengelola TMII Membalas: Gak Pernah Dibantu Pemerintah tapi Pajak Miliaran Ditarik Terus

Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka Putra dalam jumpa pers di TMII, Minggu (11/4/2021). Foto: JPNN

“Sebagai pengelola barang milik negara, Yayasan Harapan Kita tetap membayar pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan regulasi yang mengatur kewajiban PBB,” ungkap dia.


Pembayaran PBB tetap dilakukan TMII sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

Padahal bila mengacu aturan yang ada, TMII adalah barang milik negara yang masuk dalam pengecualian untuk membayar pajak.


Tria juga menegaskan bahwa selama 44 tahun ke belakan, pengelola juga tidak pernah menggunakan anggaran negara dalam mengelola TMII.

“Pendanaannya dibiayai langsung oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan anggaran dari pemerintah,” jelasnya.

Selama ini juga, tutur dia, Yayasan Harapan Kita juga tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara.

Kebutuhan baik untuk pembangunan fasilitas, perbaikan, hingga perawatan sepenuhnya dikeluarkan oleh yayasan yang banyak dihuni keluarga Cendana itu.

“Hal itu sesuai dengan Keppres 51/1977. Sehingga dengan demikian, Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan negara,” lanjutnya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan tetap kooperatif dan siap menerima dengan tangan terbuka terkait pengambilalihan TMII oleh negara.

“Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan Negara,” katanya.