Terungkap, Selama Ini Pengelola Taman Mini Tak Pernah Setor Uang ke Kas Negara

Taman Mini Indonesia Indah

POJOKSATU.id, JAKARTA— Kemensetneg mengungkap selama 44 tahun mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Yayasan Harapan Kita tak pernah setor uang ke kas negara.


Atas dasar ini pula Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Salah satu tujuan dari pengambilalihan pengelolaan ini adalah demi meningkatkan kontribusi keuangan TMII kepada negara.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengungkapkan, selama 44 tahun mengelola, Yayasan Harapan Kita, tak pernah menyetor pendapatan TMII ke kas negara.


“Selama ini tidak ada ke negara,” kata Setya kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

“Bisa dikonfirmasi ke Badan Pengelola TMII terkait hal itu,” kata dia lagi.

Baca Juga :

5 Anak Soeharto Digugat Lagi ke Pengadilan, Tak Jauh dari Soal Tanah dan Bangunan di Jakarta

Setya Utama mengungkapkan salah satu alasan TMII tidak menyetor kemungkinan karena pendapatan mereka yang selalu minus selama ini.

Namun, dia tidak merinci perihal masalah ini.

“Mungkin karena pendapatannya selalu minus,” ujarnya.

Setoran ke kas negara ini juga diatur dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara, Setya Utama, menjelaskan pengambilalihan pengelolaan ini sudah lama direncanakan.

Pengambilalihan tersebut kemudian direalisasikan setelah audit dari sejumlah pihak, salah satunya BPK.

“Jadi ini sudah sejak lama kita memberikan arahan untuk pengelolaan yang lebih baik itu, kemudian ada tim legal audit waktu itu pernah masuk ke sana dari Fakultas Hukum UGM,” jelas Setya dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4/2021).

“Kemudian ada BPKP untuk audit finansial, kemudian yang terakhir ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020,” katanya lagi.

Sekretaris Mensesneg ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut yang berisi laporan hasil pemeriksaan keuangan 2020 dalam pengelolaan Taman Mini.

Namun, dia mengatakan, BPK merekomendasikan agar ada pengelolaan yang lebih baik terhadap aset negara seluas 146,7 hektare tersebut oleh Kemensetneg.

“Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik. Itu ada di Kementerian Sekretariat Negara terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut,” ungkapnya.

Atas rekomendasi itulah, Kemensetneg kemudian mengajukan peraturan presiden (perpres) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Presiden Jokowi pun menerbitkan Perpres 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

“Dengan itu, kami segera memutuskan mengajukan perpres itu, dan pemerintah menerbitkan perpres,” kata Setya.

Setya mengungkapkan, dalam perpres itu juga diatur perihal tim transisi yang ditugaskan untuk mengelola TMII selama masa transisi.

(ral/int/pojoksatu)