Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Begini Reaksi Keras Hidayat Nur Wahid

hidayat-nurwahid
Hidayat Nur Wahid

POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menantang keras terkait dengan wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.


Pria yang akrab dipanggil HNW itu menegaskan, menolak wacana tersebut.

Menurutnya, tidak ada agenda di MPR untuk mengamandemen kembali UUD yang yang mengatur tentang Presiden tiga periode.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya kepada wartawan di terima Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (15/3/2021).


“Karena itu, kita menolak keras wacana Presiden tiga periode diusulkan sebagian pihak karena tidak sesuai dengan UUD amanat reformasi, harus dilawan,” tegasnya.

HNW mengatakan, wacana Presiden tiga periode itu pertama kali dimunculkan oleh mantan politisi Partai Gerindra yaitu Arief Poyuono beberapa hari lalu.

Lebih jauh, HNW memaparkan, Presiden tiga periode baru bisa di wacanakan dengan usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR.

“Dan itu diajukan secara formal dan tertulis. Sebagaimana diatur dalam UUDNRI 1945 psl 37 ayat 1&2,” paparnya.

Legislator dapil DKI Jakarta itu menyebutkan tidak bisa hanya dari usulan satu orang, atau hanya dengan wacana di publik.

Begitu juga dengan Presiden, lanjut HNW, pun tidak mempunyai hak konstitusional untuk meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk mengamandemen UUD guna memperpanjang masa jabata Presiden.

“Presiden tidak mempunyai hak konstitusional untuk meminta MPR melakukan sidang istimewa, dan di dalam konstitusi negara sudah jelas masa jabatan Presiden dua periode,” jelasnya.

Bahkan, MPR sendiri, tambah anak buah Ahmad Syaikhu itu sampai saat ini belum terpikirkan dengan hal tersebut dengan perubahan UUD yang mengatur masa jabatan Presiden.

“Sampai hari ini, belum ada satupun usulan legal/formal baik dari Istana, dan wacana Presiden tiga periode itu hanya wacana publik yaitu Arief Poyuono,”

“Juga tidak ada satu pun anggota MPR yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk perubahan terhadap UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden hingga 3 periode,” sambung HNW.

Yang terjadi kata HNW beberapa hari lalu Maret 2021 justru sebagian besar pimpinan MPR selain dari PKS juga dari PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, dan PPP.

“Sudah secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden hingga tiga periode,”

Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat Reformasi dengan melaksanakan UUD NRI 1945 pasal 7.

Dengan menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Itu merupakan sikap kolektif Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi, agar tidak terulang kondisi politik yang KKN dan tidak demokratis seperti pada masa Orba, karena berkepanjangannya masa jabatan Presiden,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)