Dinilai Masih Lemah, Revisi UU ITE harus Dilakukan agar Sejalan dengan Polisi Siber

Netizen-Indonesia-Dalam-Bermedia-Sosial
Media sosial

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo kembali mendesak pemerintah untuk merevisi UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).


Hal tersebut supaya UU ITE sejalan dan lebih demokrastis dengan keberadaan polisi siber.

Pasalnya, UU ITE dinilai masih lemah dalam melindungi data pribadi pengguna media sosial, sehingga masih rentan untuk diretas.

“Maka untuk menghindari hal tersebut, UU ITE sangat perlu direvisi,” kata Heru dalam webinar bertajuk “Urgensi Polisi Siber dalam Demokrasi Indonesia”, Jumat (12/3/2021).


Sementara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, keberadaan polisi siber penting untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

“Saya kira, polisi siber memiliki nilai penting untuk memproteksi masyarakat terjerat UU ITE,” jelas Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekesekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai polisi siber lebih pada pencegahan.

“Saya melihat ada perubahan pola dari SE era Kapolri Badrodin tahun 2015 cenderung kuat sisi penindakan. Sedangkan SE Kapolri baru tahun 2021 mengedepankan sisi pencegahan,” ucapnya.