Revisi UU ITE tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Pakar Hukum: Sudah Diduga Pemerintah Tidak Serius

Pengguna-Media-Sosial
Pengguna Media Sosial

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI memutuskan revisi UU ITE tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.


Menanggapi hal tersebut, pakar hukum sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyesalkan keputusan tersebut.

Usman sudah menduga bahwa pemerintah tidak begitu serius dalam merevisi UU yang memuat sejumlah pasal karet itu.

“Saya sudah menduga memang pemerintah dan DPR tidak cukup serius ingin melakukan revisi UU ITE,” ujarnya dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Rabu (10/3/2021).


Meski demikian, Usman meminta masyarakat untuk tidak putus asa dan terus mendorong revesi UU ITE itu secara total.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak surut untuk mendorong revisi total UU ITE sampai benar-benar dilakukan revesi oleh DPR dan pemerintah,” katanya.

Pasalnya, lanjut aktivis Koalisi Masyarakat Sipil itu, revisi UU ITE harus segera dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

“Ini prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia, serta menegakkan keadilan,” tandas Hamid.