Penggagas KLB Sebut Pengangkatan AHY Otoriter, Malah Bisa Disebut Cacat Hukum, Ini Buktinya..

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat terkait hasil KLB Sibolangit, Jumat (5/3/2021). Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA- Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumetera Utara (Sumut) Rahmad menyatakan apa yang dilakukan Moeldoko sama halnya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Itu sama-sama bukan dari kader Partai Demokrat.

Menurut Rahmad, waktu itu bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusung AHY sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrat.

“Pak Moeldoko kita ajak untuk masuk ke partai demokrat. Sama halnya dengan pak SBY yang mengajak AHY waktu itu calon Gubernur DKI Jakarta 2017,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3/2021).


“Begitu juga dengan Pak Moeldoko, kami ajak untuk menjadi Ketua Umum melalui KLB karena partai Demokrat di ambang batas kehancuran di bawah pimpinan AHY, ini Fer dong, sama bukan dari kader,” lanjutnya.

Lebih jauh lagi, Rahmad mengatakan bahwa pengangkatan AHY sebagai Ketum Partai berlambang bintang mercy itu cacat hukum.

“Kenapa cacat hukum?, karena AD/ART tahun 2020 dibahas di dalam karam dengan SBY, lihat aja Ketua Majelis SBY sendiri, Waketum Ibas anaknya, ketua Fraksi Ibas juga, wajar jika kita sebut ini dinasti,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Rahmad, masih banyak-kader senior Partai Demokrat secara pengalaman mampu membesarkan Partai Demokrat.

“Yang kita sesali itu pengangkatan AHY otoriter sekali,” tegasnya.

Sementara itu, Darmizal mengaku terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat melalui KLB karena suara terbanyak.

“Pak Moeldoko terpilih melalui pemilihan sebagaimana yang di atur di dalam AD ART Partai, tidak seperti AHY,” kata Darmizal.

Darmizal juga menegaskan, bahwa itu bukan keinginan kekuasaan Moeldoko untuk menjadi Ketum. Tapi, permintaan semua kader Demokrat yang ingin menyelenggarakan KLB.

“Beliau (Moeldoko) tidak pernah datang kepada kami meminta menjadi Ketum Demokrat, untuk bertemu kecuali kami undang,” ucapnya.

Karena itu, tambah Darmizal, kabar tanpa dasar yang menuduh Moeldoko ingin menjadi Ketum Demokrat itu tidak benar.

“Pak Moeldoko tidak pernah bercita-cita menjadi Ketum Demokrat, tapi nasiblah yang mengantarkan beliau menjadi Ketum dengan permintaan kader Demokrat,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang mengukuhkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025, Jumat (5/3/2021).

“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhoni Allen Marbun.

Peserta kongres itu mengusulkan dua nama yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko sebagai calon.

Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil KLB.

Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

(muf/pojoksatu)