Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.


Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.

Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.


BACA: AHY Siap Menerima Maaf Moeldoko, Ujang Sebut AHY Pemuda Patut Dicontoh, Dikudeta tapi Tetap Legowo

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

BACA: Ancam Santet Moeldoko, Iti Jayabaya Ternyata cuma Omdo

“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.

Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.

Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.