Perpres Miras Dicabut, Sekjen PAN: Soal Siapa Dibelakang Jokowi, yang Penting Udah Dicabut

Presiden Jokowi resmi umumkan pencabutan Perpres terkait investasi miras

POJOKSATU.id, JAKARTA- Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Edy Soeparno mengomentari pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang izin investasi minuman keras (Miras).

Menurut Edy, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah satu bukti bahwa dia tidak anti kritik terhadap ulama, seperti tuduhan yang dilayangkan kepadanya selama ini.

“Bagi saya, yang paling penting adalah bahwa bapak Presiden itu tidak anti kritik, beliau itu mendengar masukan dari tokoh agama, ulama,” ujarnya kepada Wartawan, Rabu (3/3/2021).

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan, yang paling penting Prepres kontroversial itu sudah dicabut oleh Presiden Jokowi.


“Prepres Miras ini telah dicabut, artinya Presiden Jokowi itu sangat sensitif terhadap isu-isu yang menyangkut kemaslahatan umat,” ucapnya.

Kemudian, kata Edy. Perihal dengan siapa biro hukum yang ada di belakang Presiden Jokowi, Ia mengaku tidak mencampuri masalah tersebut karena masuk internal Istana.

“Saya tidak berani menduga, karena bagaimana pun pengkajian itukan dilakukan oleh tim yang dimiliki Presiden Jokowi, entah itu kementrian atau kepal staf,” jelasnya.

“Saya pikir apapun itu secara tehnis yang berada di balik mengambil keputusan itu, tentu kami tidak ingin masuk keranah tersebut karena hal itu adalah masalah internal,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambah anak buah Zulkifli Hasan itu, langkah Presiden Jokowi itu patut diapresiasi.

“Kami sebagai perwakilan Partai Politik menyampaikan apresiasi kepada bapak Presiden yang telah begitu sensitif mendengar masukan para tokoh,” pungkas Edy.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam tayangan video YouTube Sekertariat Presiden pada Selasa (2/3/2021).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.

(muf/pojoksatu)