Bahas Penyelenggaraan Haji di Masa Pandemi, Kemenag Bakal Gelar Muzakarah

Tanah Suci. Ilustrasi : pixabay

POJOKSATU.id, JAKARTA – Waktu penyelenggaraan ibadah haji terus mendekat. Namun, hingga kini belum ada keputusan apapun dari Pemerintah Arab Saudi.


Menanggapi hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan kembali menggelar muzakarah (tukar pikiran) Perhajian.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurahman menuturkan, hal yang dibahas terkait manajemen penyelenggaraan haji di masa pandemi.

“Muzakarah akan menjadi forum saling berbagi ide dan gagasan terkait tata kelola haji saat pandemi,” katanya, dilansir dari JawaPos.com.


Oman Fathurahman mengatakan, muzakarah juga akan memperkuat konten manasik, utamanya dalam konteks pandemi. Manasik yang tidak hanya semata berkenaan dengan masalah ibadah berbasis kitab fiqih, tapi juga hal-hal yang terkait antropologi haji, menyangkut hasil riset terkait prilaku jemaah haji Indonesia dan tantangannya saat pandemi.

“Termasuk menjadi fokus pembahasan adalah manajemen seleksi jamaah jika ada pembatasan kuota haji,” imbuhnya.

Diharapkan, melalui forum tersebut akan menghasilkan rumusan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas Kemenag dalam memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah.

Oman menambahkan, hasil muzakarah juga akan menjadi pengayaan pada para pembimbing ibadah haji sekaligus merupakan ajang penyusunan mitigasi penyelenggaraan haji di masa pandemi.

Aspek tinjauannya bisa dilihat dari berbagai hal, seperti kesehatan hingga manajemen penyelenggaraan ritual ibadah dan manajemen layanan.

“Apa yang kita lakukan diharapkan bisa bermanfaat dalam jangka panjang, utamanya pada aspek penguatan infrastruktur penyelenggaraan haji, materi manasik haji. Kalau bisa, hasilnya dibukukan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Bina Haji Khoirizi H Dasir mengatakan, muzakarah rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Maret 2021. Saat ini, pihaknya tengah mematangkan materi dan narasumber.

“Sisi ibadah akan menjadi concern agar bisa disiapkan mitigasi lebih awal dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Khoirizi.

Rencananya Muzakarah akan diikuti 45 peserta, terdiri atas utusan Kemenag, Kemenkes, Komisi VIII DPR, Tim Krisis Manajemen, serta dari Ormas Islam, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, DDI, dan Al Washliyah. Selain itu juga akan diundang dari unsur IPHI, APHI, BNPB, praktisi haji, Forum KBIH dan KBIHU, serta asosiasi PIHK dan PPIU.

(jpc/pojoksatu)