Perpres Miras Dicabut, Fraksi PAN Nilai Bukan Jokowi yang Salah tapi Orang-orang di Belakangnya

Saleh Partaonan Daulay
Anggota komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay

POJOKSATU.id, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut prepres yang mengatur tentang investasi miras diapresiasi banyak pihak.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh menilai, itu adalah keputusan ini merupakan langkah konkret yang diambil Presiden Jokowi meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat.

“Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar,” ujarnya kepada JPNN.com (jaringan PojokSatu.id), Selasa (2/3/2021).


“Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut,” sambungnya.

Berdasarkan catatannya, ini bukan kali pertama Jokowi mencabut atau merevisi perpres yang sudah ditandatangani.

Maka wajar bila ada spekulasi di masyarakat menilai biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah rakyat.

Sebab menurutnya, jika ada kepekaan, maka perpres seperti ini tidak perlu untuk diajukan ke meja Presiden.

“Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke Presiden,” paparnya.

Menurut Saleh, bagaimanapun sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak.

Karena itu, bila ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draf perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan.

“Kalau begini kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari Presiden,” ungkapnya.