Soal Izin Investasi Miras, DPR RI: Perpres Ini Sudah Mulai Meresahkan

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati

POJOKSATU.id, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati turut menyoroti peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan membuka izin investasi minuman keras (Miras).

Menurut Anis, apa pun alasan dan dalih Presiden Jokowi dalam membuka izin Miras tersebut Prespres No. 10 Tahun 2021 itu tetap akan meresahkan masyarakat dan tidak bisa diterima.

“Meskipun ada persyaratan tertentu untuk bidang usaha ini termasuk hanya bisa di daerah tertentu Perpres ini tetap menjadi hal yang meresahkan masyarakat tak bisa dibiarkan,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut, Anis mengatakan, meski dalam Perpres itu izin Miras di daerah tertentu, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.


Akan tetapi, ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berdasarkan hasil penelitian menyebutkan pemicu utama kejahatan atau kriminalisasi kota Cendrawasih itu karena Miras.

Sementara itu, catatan WHO pada 2018 lebih dari 3,5 juta yang meninggal akibat mengkonsumsi Miras.

“Bagaimana mungkin ditengah maraknya kasus kriminalitas, kecelakaan, kekerasan dan dampak negatif lainnya karena miras, justru Pemerintah membuka dan melegalkan Industri Miras. Walaupun menyertakan alasan tertentu,” jelas Anis.

Karena itu, legislator Dapil Jakarta Timur itu meminta semua fraksi Partai di DPR segera membahas Rancangan Undangan-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol).

“Karena dampaknya akan sangat signifikan untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa. Bukan malah pemerintah melegalkan Industri Miras,” tandas Anis.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Aturan itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip, Kamis (25/2).

(muf/pojoksatu)