Biasanya Patuh, Kali Ini PPP Tolak ‘Perintah’ Jokowi, Miras Rusak Anak Bangsa

Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres

POJOKSATU.id, JAKARTA— Salah satu koalisi pemerintah, PPP, menyatakan menolak Peraturan Presiden Jokowi terkait membuka izin investasi minuman keras (miras). Biasanya PPP ini sejalan dengan Jokowi.

Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Fraksi DPR RI PPP Ahmad Baidowi kepada wartawan dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Menurut Baidowi, penolakan investasi miras itu bukan berarti partai berlambang Ka’bah itu anti investasi.

“Kami sama sekali tidak anti investasi. Namun investasi yang kami dukung adalah investasi yang tidak merusak,” tegasnya.


Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu memberikan contoh dampak negatif miras kepada anak bangsa.

“Contohnya penembakan oleh oknum polisi kepada TNI AD ataupun tercoengnya nama baik Indoneia akibat meninggalnya warga jepang setelah minuman Miras,” bebernya

“Kasus disebabkan oleh Miras ini bikin gaduh Indonesia karena salah satu meninggal akibat peluru tajam tersebut salah satunya adalah TNI AD berikut Pegawai coffe,”

Baidowi mengatakan, bahwa hal tersebut adalah dampak negatif akibat mengonsumsi Miras.

“Karena dampak mudhorot dari minuman keras ini pelan namun pasti akan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Baidowi menambahkan, sejak periode yang pertama Presiden Jokowi, Fraksi PPP sudah mengusulkan untuk segera disahkan RUU Larangan Minuman Alkohol.

“Kami memandang perlunya regulasi ini untuk menghindari kegaduhan dan banyaknya korban nyawa yang diakibatkan oleh Miras,” jelasnya.

Karena itu, Baidowi meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan lagi pembukaan izin investasi industri Miras itu.

“Investasi industri Miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat madhorotnya jauh lebih besar dari sekedar kepetingan profit. Masa depan anak cucu kita bersama akan terancam kalau sampai ini dilegalkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Aturan itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip, Kamis (25/2).

 

(muf/pojoksatu)