3.376 Orang Ditangkap Karena ‘Kritik’ Pemerintah, YLBHI Tantang Jokowi Revisi UU Pendapat Umum

Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres

POJOKSATU.id, JAKARTA –Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menantang Presiden Jokowi merevisi UU yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum.


Sehingga tidak ada lagi penangkapan dan kriminalisasi terhadap kelompok yang menyuarakan pendapatnya di muka umum.

Seperti aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja atau Ciptaker. Berdasarkan catatan YLBHI pada saat aksi tersebut, ada 3.376 orang yang ditangkap pihak kepolisian.

“Penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman orde baru,” ujar Advokat YLBHI Muhammad Isnu dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).


“Inikan bertentangan dengan Konstitusi dan UU. Perlu juga direvisi UU yang mengatur pendapat umum,” ungkapnya.

Menurut Isnu, penangkapan tersebut bertentangan dengan Konstitusi dan UU.

Diantaranya surat telegram Kapolri Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat Negara.

Kemudian, Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Serta SKB 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara,” jelas Isnu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, siap meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE.

Itu jika keberadaan UU ITE dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Ra Pim TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ungkapnya.

Jokowi menyebut, revisi dimaksud mencakup pasal-pasal karet dalam UU ITE.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Jokowi.

(muf/pojoksatu)