Yang Mengusulkan Presiden, Revisi UU ITE Tak Akan Berbelit-belit di DPR

Saleh Partaonan Daulay. Foto net
Saleh Partaonan Daulay. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA— Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyakini rencana revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) akan berjalan mulus tidak berbelit-belit di DPR.


Pasalnya, kata Saleh Daulay, pengusulan revisi UU ITE tersebut langsung dilakukan oleh kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah. Tidak berbelit-belit,” ujarnya dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Menurut Saleh sebagai wakil rakyat ia mengaku senang dengan wacana Presiden Jokowi itu karena mendengar suara masyarakat.


“Fraksi PAN tentu senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut,” kata Saleh.

Kendati demikian, anak buah Zulkifli Hasan itu mengingatkan Presiden Jokowi untuk memperhatikan revisi tersebut. Harus disesuai dengan perkembangan teknologi.

“Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial,” pungkas Saleh.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, siap meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE.

Hal itu jika memang memang keberadaan UU ITE dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Ra Pim TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini menyebut, revisi dimaksud mencakup pasal-pasal karet dalam UU ITE.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Jokowi.

 

(muf/pojoksatu)