Menyedihkan, Sesudah Ustad Maaher Meninggal, Kapolri Baru Selektif Terapkan UU ITE

Penangkapan Soni Eranata alias Ustad Maaher At-Thuwailibi

POJOKSATU.id, JAKARTA— Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro menyambut baik rencana Kapolri yang akan lebih selektif menangani kasus yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Kapolri diminta harus menjabarkan secara detail seperti apa yang dimaksud proses seleksi pelaporan yang akan lebih diperketat itu.

“Pernyataan Kapolri tentang penerapan UU ITE, akan menjadi angin segar dan harapan baru dalam penegakkan hukum bidang ITE. Tapi Kpolri tidak memaparkan lebih detail seperti apa yang dimaksud proses seleksi pelaporan itu,” kata Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) ini, Selasa (16/2/2021).

Eks pengacara Ustaz Maaher mengungkapkan, pernyataan Kapolri itu akan menjadi angin segar bagi umat.


Pasalnya selama ini umat menilai penegakan UU ITE hanya tajam terhadap pihak oposisi.

“Opini negatif yang masih hidup dan berkembang di masyarakat adalah polisi masih dianggap subyektif dalam proses penyildikan,” jelasnya.

“Seperti jika sasarannya ditujukan kepada pihak oposisi ( ulama, tokoh politik, aktivis),” ujarnya.

Djudju lantas mengungkit kasus yang menjerat kliennya atas UU ITE tersebut yang mengakibatkan hingga meninggal dunia.

“Tidak sedikit juga para tersangka (Kasus ITE) yang ditahan sampai berakibat sakit keras, bahkan meninggal dunia, seperti kasus almarhum Ustadz Maheer baru-baru ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam UU tersebut yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas memerintahkan pihalnya selektif dalam menerapkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Penerapan UU ITE secara selektif itu bertujuan untuk menghindari istilah kriminalisasi.

“Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif,” kata Sigit.

(fir/pojoksatu)