Jokowi Usul UU ITE Direvisi, Mantan Ketua MK : Diperbaiki DPR atau Judicial Review MK?

Prof Jimly Asshiddiqie

POJOKSATU.id, JAKARTA— Presiden Jokowi mewacanakan revisi UU ITE karena dinilai multi tafsir dan ada pasal karet. Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie menyarankan dua cara revisi via DPR atau MK.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 ini, UU ITE bisa diperbaiki via legislatif melalui review di DPR atau lebih mudah melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun ada syarat yang harus dimiliki hakim-hakim di MK jika UU ITE direvisi di sana yaitu para hakim harus sungguh-sungguh menghayati moralitas dari konstitusi.

“Asal para hakim sungguh-sungguh hayati makna living & evolving morality of the constitution dengan jangkauan pikiran sesuai perkembangan ke depan sehingga dapat terus menata kehidupan bernegara yang kian berkualitas & berintegritas,” tegasnya melalui cuitan di Twitter @JimlyAs, Selasa (16/2).


Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, siap meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE, jika memang memang keberadaan UU ITE dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Ra Pim TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini menyebut, revisi dimaksud mencakup pasal-pasal karet dalam UU ITE.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Jokowi.

(ral/pojoksatu)