Protes Aturan Jilbab di Sumbar, Microphone Politisi PAN Dimatikan

Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus

POJOKSATU.id, JAKARTA – Microphone politisi PAN Guspardi Gaus tiba-tiba mati saat memprotes surat keputusan bersama (SKB) yang diterbitkan oleh tiga menteri terkait aturan mengenakan jilbab di sekolah.


Itu terjadi dalam rapat paripurna DPR RI yang dimpimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (10/2/2021) kemarin.

“Kurang tahu saya (siapa yang mematikan mic),” ujar Guspardi Gaus saat dihubungi JawaPos.com (jaringan PojokSatu.id), Jumat (12/2/2021).

Ia menuturkan, dirinya sejatinya mendapat jatah berbicara selama limat menit.


“Tapi, kata orang yang memvideokan, belum lima menit mic sudah mati,” kata dia.

Video Guspardi yang memprotes SKB dalam rapat paripurna itu beredar luas di media sosial.

Kendati demikian, legislator asal Dapil Sumbar 2 itu tidak bisa menduga siapa mematikan microphone-nya.

Sementara, protes yang ia layangkan itu didasarkan untuk membela budaya jilab di Minangkabau.

Guspardi menilai, SKB tiga menteri itu sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian di satu sekolah di Padang.

Malah, Guspardi menyebut bahwa SKB dimaksud bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Dalam pasal itu dinyatakan bahwa negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan agamanya.

Selain itu, SKB juga bertentangan dengan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam UU itu menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa.

“Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti, SKB ini di luar perikemanusiaan. Menurut hemat saya,” tutur dia.

Tak hanya itu, SKB tiga menteri itu juga dianggap Guspardi melanggar kearifan lokal.

“Makanya saya meminta pimpinan DPR meminta penjelasan kepada para menteri yang menerbitkan SKB tersebut,” imbuhnya.

Untuk diketahui, publik sebelumnya sempat dihebohkan dengan video yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang sisi non muslim di SMKN 2 Padang, tak mau mengenakan jilbab sebagaimana aturan sekolah.

Namun, persoalan itu diklaim Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri telah selesai.

Dia mengakui bahwa ada miskomunikasi di SMKN 2 Padang dalam penerapan seragam sekolah.

Sejatinya siswa-siswi yang mengenakan seragam sekolah berdasar agama Islam hanya berlaku untuk yang muslim saja.

“Kami sudah menindak pihak sekolah dan membentuk tim investigasi terkait masalah itu,” terang Adib.

(jpc/ruh/pojoksatu)