Pemerintah dan DPR Ngotot Pilkada 2024 Bisa Menghasilkan Hal yang Positif loh, Gak Percaya?

Emrus Sihombing

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan pemerintah membuka lelang jabatan kepala daerah kepada publik yang masa jabatannya berakhir pada 2022 atau 2023.

Hal itu disampaikan Emrus jika pemerintah dan DPR tetap ngotot tidak merevisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Demikian disampaikan Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu dihubungi PojokSatu.id melalui sambungan telepon, di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

“Dilakukan saja semacam lelang jabatan. Jadi semua bisa mendaftar, mantan Gubernur, Bupati, birokrasi lainnya, atau para akademisi segala profesi masuk di situ,” saran dia.


Menurut Emrus, lelang jabatan tersebut akan menjadi terobosan baru untuk mencari kepala daerah atau pejabat yang lebih berkompeten.

Sehingga, kata Emrus, semua kalangan profesi bisa mendaftar dan mempunyai hak menjadi kepala daerah.

Dengan catatan, para pendaftar tidak pernah tersangkut kasus korupsi atau kriminal.

“Di lelang jabatan itu dibuka kepada publik siapa yang berkompeten disitu. Ini suatu hal yang positif, jadi open to publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, lelang jabatan tersebut juga untuk menghindari kecurigaan publik terkait dengan pergantian melalui pelaksana tugas (Plt).

“Jadi yang diputuskan Plt itu tidak diputuskan di panggung belakang. Kalau di panggung belakang kita nggak tahu kapabilitasnya,” terang dia.

“Jadi karena itu solusi terbaik menurut pandangan saya Plt tetap dilakukan oleh yang mempunyai wewenang membuatnya, tetapi menentukannya open to publik,” pungkas Emrus.

Untuk diketahui, sejumlah partai politik di parlemen sudah menyatakan sikapnya menolak revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Terbaru, Partai Nasdem dan Partai Golkar yang sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu kini berbalik arah dan meminta agar UU Pemilu tidak direvisi untuk saat ini.

Kedua partai tersebut beralasan, pilkada sebaiknya tetap digelar pada 2024 agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

(muf/pojoksatu)