Tragis, Bupati Terpilih Sabu Raijua seperti Telur di Ujung Tanduk

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.Foto Humas DPR RI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Nasib Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, bisa jadi bak telur di ujung tanduk.

Pasalnya, pelantikannya sebagai bupati bisa saja dibatalkan setelah terungkap bahwa ia masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat.

Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengusut tuntas kasus ini.

Sekaligus, mengambil langkah lebih lanjut terkait status Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore.


Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepawa wartawan di komplek Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

“(Pelantikan) Bisa saja dibatalkan karena kepala daerah tidak boleh WNA,” tegas Azis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menekankan bahwa Indonesia sama sekali tidak mengenal kewarganegaraan ganda.

Sebaliknya, di Indonesia, kepemilikan kewarganegaraan ganda bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Namun soal pidana, sambungnya, pihaknya memilih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman dari berbagai pihak terkait.

Pun terkait jika kemudian Orient Patriot Riwu Kore memilih untuk berwarganegaraan Indonesia.

“Kita tunggu putusan dari instansi dalam hal ini Bawaslu dan DKPP,” tandasnya.

Sementara, pelantikan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua dipastikan ditunda berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu RI.

Rekomendasi Bawaslu RI dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (3/2/2021) kemarin.

Dalam surat rekomendasi tersebut, Bawaslu meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penundaan pelantikan Bupati Terpilih Sabu Raijua.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

“Bawaslu mengirimkan surat ke KPU, agar KPU berkoordinasi dengan Kemendagri untuk penundaan pelantikan (Bupati Terpilih Sabu Raijua),” tuturnya.

Abhan menambahkan, berdasarkan informasi, masa jabatan Bupati Sabu Raijua berakhir pada 17 Februari mendatang.

“Jadi kami meminta jangan sampai dilakukan pelantikan dahulu,” terangnya, dikutip dari Antara.

Bawaslu RI juga meminta KPU menggunakan surat konfirmasi dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta tentang kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore sebagai dasar untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Sampai saat ini, sambungnya, penundaan pelantikan adalah opsi yang paling memungkinkan untuk dilakuan segera.

Itu dilakukan sembari menunggu kepastian hukum atas kasus Orient Patriot Riwu Kore.

“Tahap awal adalah penundaan dulu, sambil kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.

Akan tetapi, Abhan menegaskan bahwa bola panas kasus ini berada di Kementerian Dalam Negeri.

“Karena KPU sudah melimpahkan berkas (penetapan) ke Kementerian Dalam Negeri,” tandasnya.

(ruh/pojoksatu)