Polda Jabar Terima 27 Laporan Dugaan Tindak Pidana Tata Ruang Oleh PTPN VIII Terkait Lahan Megamendung

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago. Foto: Arief/PojokSatu.id

POJOKSATU.id, BANDUNG- Polda Jawa Barat menerima laporan adanya dugaan tindak pidana tata ruang, di lahan milik PTPN VIII yang ada di Megamendung Bogor.

Pelaporan dari PTPN VIII ini, diterima oleh Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu (27/1) kemarin.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago menjelaskan bahwa PTPN VIII melporkan kepada Polda Jabar khususnya untuk ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, terkait laporan polisi tentang dugaan tindak pidana perkebunan, kemudian tentang tindak pidana tata ruang, lalu tentang larangan pemakaian tanah dan tanpa izin yang berhak sesuai undang-undang yang berlaku.

“Dalam pelaporannya, PTPN yang ada di Megamendung tersebut itu mempunyai surat sertifikat hak guna usaha (SHGU) itu ada empat, yaitu bernomo 274, 294,299 dan 300. Nah SHGU ini selama ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, Kamis (28/1).


Kabid Humas menambahkan, bahwa PTPN VIII sudah melakukan somasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Itu yang bersangkutan dari perusahaan melaporkan tentunya mereka sudah melakukan somasi kepada pihak-pihak yang dilaporkan. Dengan batas somasi dan ketentuan sehingga dari perusahaan PTPN VIII di Megamendung itu melaporkan sebanyak 27 laporan polisi ditambah dua laporan polisi yang sudah dilaporkan di Bareskrim Polri,” paparnya.

Ditegaskan Kabid Humas, 27 laporan polisi di Polda Jabar terkait penyalahgunaan untuk domisili dan sebagainya itu sudah dilakukan pendalaman.

“Sekarang penyidik sedang melakukan pendalaman, nanti akan ada beberapa yang dimintai keterangan baik itu dari perusahaan atau orang-orang yang telah diberikan somasi oleh PTPN,” terangnya.

Terkait siapa saja yang dilaporkan, Kabid Humas menambahkan bahwa yang dilaporkan sesuai yang ada dalam SHGU.

“Ini belum tahu karena dilaporkan berdasarkan SHGU saja,” jelasnya.

Dalam SHGU, ada yang digunakan untuk perumahan, ada perkebunan dan ada juga yang digunakan tempat ibadah maupun pesantren

“Yang dilaporkan ada perseorangan dan perusahaan,” paparnya.

Untuk kaitan pesantren milik Habib Rizieq, Kabid Humas menambahkan bahwa hal itu ditangani Bareskrim.

‘Kasus tersebut ditangani Bareskrim. Yang menyangkut Habib Rizieq pesantren maupun domisili, itu ditangani Bareskrim,” terangnya.

(rif/pojoksatu)