RUU Pemilu, Mantan Anggota HTI ‘Dibunuh’

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). FOTO:IST
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). FOTO:IST

POJOKSATU.id, JAKARTA – Saat ini, Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.


RUU Pemilu tersebut juga masih ada dalam Prolegnas prioritas 2021.

Dalam Pasal 182 ayat (2) poin jj, secara khusus menyebutkan tentang para mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Disebutkan bahwa mantan anggota HTI tidak memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu.

Baik sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah.

“(Syarat seseorang maju menjadi capres, caleg, atau kepala daerah, red) Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” bunyi poin tersebut.

Selain itu, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus melengkapi dokumen persyaratan administrasi.

Dalam Pasal 311 huruf q, syarat administrasi itu merupakan surat keterangan menjadi kader partai politik satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

“Surat keterangan telah menjadi anggota, kader atau pengurus partai politik terhitung 1 (Satu tahun) sebelum pelaksanaan pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain partai politik,” tulis pasal 311 huruf q.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan dan menetapkan HTI sebagai organisasai terlarang pada 19 Juli 2017.

Ada tiga alasan utama pembubaran HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(jpg/ruh/pojoksatu)