Setelah Viral dan Ramai Kepala SMKN 2 Padang Akhirnya Minta Maaf, Stafnya yang Disalahkan

Ilustrasi siswi SMK memakai jilbab

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, akhirnya meminta maaf atas viralnya siswi non muslim di sekolahnya yang dipaksa memakai jilbab.


Permintaan maaf itu disampaikan Rusmadi setelah peritiwa itu viral dan panen kecaman dari banyak pihak.

“Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi,” kata Rusmadi, dalam konferensi pers pada Jumat (22/1) kemarin.

Ia berharap, agar Jeni Cahyani Hia yang kini duduk di kelas X OTKP 1 tetap bersekolah seperti biasa.


“Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman,” katanya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, pihak yang terbukti terlibat dalam peristiwa itu harus mendapat sanksi.

Nadiem juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.

Ia mengungkap, sejak menerima laporan peristiwa ini, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegas Mendikbud dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (24/1).

“Saya apresiasi gerak cepat pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakuan pelanggran,” sambungnya.

Nadiem pun meminta kepada pemda setempat, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, agar segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran displin kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat.

“Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar masalah ini jadi pembelajaran bersama kedepan,” tegasnya lagi.

Tak ketinggalan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun iku melayangkan kritik.

Mahfud menceritakan, pada periode 1970-1980, pelarangan anak sekolah memakai jilbab membuat Depdikbud waktu itu panen protes keras.

Kini, saat jilbab dan busana muslim diperbolehkan dan menjadi mode.

“Tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” tulis Mahfud MD di akun Twitter pribadinya.

Ia menyebut, sampai dengan akhir 1980-an, masih terasa adanya diskriminasi terhadap orang Islam di Indonesia.

Namun, sambungnya, berkat perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya melalui pendidikan, demokritasasi menguat.

Hal itu kemudian memicu lahirnya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal 1990-an.

“Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus-kampus,” papar Mahfud.

Hasilnya, sejak 1990-an, kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.

“Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya,” bebernya.

Kini, sudah banyak pejabat-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintahan, termasuk TNI/Polri, diisi oleh kaum santri.

“Mainstream keislaman mereka adalah “wasarhiyah Islam”: moderat dan inklusif,” tandasnya.

(ruh/pojoksatu)