Dipercaya Banyak Orang, Kuasa Hukum FPI Ini Benarkan Banyak Aliran Uang dari Luar Negeri

Tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar di Mapolda Metro Jaya, Minggu (13/12/2020). Foto RMOL

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar membenarkan ada aliran dana dari luar negeri ke rekening FPI selama ini. Namun uang-uang ini untuk aksi kemanusiaan bukan untuk terorisme.


Menurut Aziz Yanuar, FPI telah dipercaya banyak orang selama ini, baik dari dalam negeri maupun orang di luar negeri.

FPI lalu menampung dan menyalurkan bantuan dana-dana kemanusiaan itu di Indonesia.

“Ini menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak yatim dan bantuan bencana serta yang lainnya,” ujar Aziz kepada JPNN (Group Pojoksatu.id), Minggu malam (24/1/2021).


Menurut Aziz, selain menerima bantuan, FPI juga kerap mengirimkan bantuan ke negara lain atau luar negeri yang warganya sedang kesusahan atau terkena musibah.

“Seperti misalnya di Palestina, juga terhadap saudara kita di Myanmar,” kata Aziz.

Atas hal itu, dia meminta kepada siapa saja yang menuduh uang di rekening FPI sebagai bagian dari terorisme agar dicek kejiwaannya.

“Uang itu untuk bantuan kemanusiaan dan kesehatan. Jika ada yang anggap dan tuduh itu bagian dari terorisme, maka yang menuduh harus dicek kejiwaannya,” jelas Aziz Yanuar, Kuasa Hukum FPI ini.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI).

Namun Kepala PPATK Dian Ediana Rae tak bersedia menyampaikannya secara eksplisit dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?

“Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain,” kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu (20/1/2021).

Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional.

Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Pemblokiran tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang.

Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga pada 30 Desember 2020.

 

(jpnn/pojoksatu)