Hei! Kepala dan Guru SMKN 2 Padang, Nih Salam dari Menko Polhukam Mahfud MD, Masih Bisa Tidur Nyenyak?

Mahfud MD

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kecaman datang dari berbagai pihak ditujukan kepada kepala dan guru SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.


Itu terkait viralnya video siswi non muslim SMKN 2 Padang yang dipaksa pihak sekolah harus mengenakan jilbab.

Kritikan salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

‘Salam’ itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, Minggu (24/1/2021) seperti dikutip PojokSatu.id.


Mahfud menceritakan, pada periode 1970-1980, pelarangan anak sekolah memakai jilbab membuat Depdikbud waktu itu panen protes keras.

Kini, saat jilbab dan busana muslim diperbolehkan dan menjadi mode.

“Tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” tulis Mahfud MD.

Ia menyebut, sampai dengan akhir 1980-an, masih terasa adanya diskriminasi terhadap orang Islam di Indonesia.

Namun, sambungnya, berkat perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya melalui pendidikan, demokritasasi menguat.

Hal itu kemudian memicu lahirnya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal 1990-an.

“Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus-kampus,” papar Mahfud.

Hasilnya, sejak 1990-an, kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan.

“Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya,” bebernya.

Kini, sudah banyak pejabat-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintahan, termasuk TNI/Polri, diisi oleh kaum santri.

“Mainstream keislaman mereka adalah “wasarhiyah Islam”: moderat dan inklusif,” tandasnya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, pihak yang terbukti terlibat dalam peristiwa itu harus mendapat sanksi.

Nadiem juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.

Ia mengungkap, sejak menerima laporan peristiwa ini, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegas Mendikbud.

“Saya apresiasi gerak cepat pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakuan pelanggran,” sambungnya.

Nadiem pun meminta kepada pemda setempat, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, agar segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran displin kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat.

“Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar masalah ini jadi pembelajaran bersama kedepan,” tegasnya lagi. (ruh/pojoksatu)