Tim Advokasi 7 Desember Tuding Komnas HAM Tak Konsisten Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Rekonstruksi penembakan enam laskar FPI di rest area Tol Jakarta-Cikampek KM50. Foto: Ega/PojokKarawang.com

POJOKSATU.id, JAKARTA— Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 mengkritik konstruksi yang dibangun Komnas HAM Ahmad tentang pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI.


“Menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM RI, terkait peristiwa tembak menembak, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku,” kata anggota Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 M Hariadi Nasution dalam keterangan tertulis, Selasa (19/1).

Hariadi mengapresiasi respons cepat dari Komnas HAM melakukan penyelidikan atas peristiwa tragedi 7 Desember 2020 di Karawang, yang menyebabkan hilangnya nyawa enam korban warga sipil.

Hariadi menilai Komnas HAM RI terkesan memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan.


Karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruktsi peristiwa tembak menembak tersebut.

“Pada sisi lain Komnas HAM RI ‘bertransaksi nyawa` dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggaran HAM,” cetusnya.

Dia menyesalkan hasil penyelidikan yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut.

“Bila Komnas HAM RI konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya Komnas HAM RI merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” jelasnya.

“Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang, adalah jelas Pelanggaran HAM Berat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas menilai investigasi Komnas HAM terhadap tewasnya enam laskar FPI tidak tuntas alias tanggung.

Menurutnya, Komnas HAM perlu mengungkap lebih dalam kasus penembakan tersebut.

Aktor intelektual di balik penembakan terhadap pengawal Habib Rizieq Shihab itu, kata dia belum terungkap.

“Mendesak Komnas HAM untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini secara lebih mendalam, investigatif dan tegas karena tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas dalam pengungkapannya termasuk pengungkapan aktor intelektual di balik penembakan tersebut,” kata Busyro dalam keterangan pers secara virtual, Senin (18/1).

Di sisi lain, Busyro Muqoddas mengajak elemen masyarakat sipil untuk terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar jangan menjadikan sikap abai sebagai suatu kebiasaan.

Sehingga pendiaman kasus-kasus yang seharusnya dapat diupayakan keadilan hukum tidak tuntas dan menambah daftar ketidakseriusan pemerintah dalam penegakan HAM yang sama dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya.

“Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi utang masa lampau yang baru di bawah pemerintahan sekarang,” harap Busro.

 

(rmol/pojoksatu)