Tolak Vaksin Covid-19, Pakar Hukum Sebut Warga Tak Bisa Dipidanakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menerima suntik vaksin Covid-19 di teras Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Foto Repro Youtube

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyebut tak ada aturan spesifik yang dapat mempidanakan seseorang menolak vaksinasi Covid-19.


Sebab sejauh ini, yang ada hanyalah kewajiban mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Yang menjadi kewajiban adalah mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” jelas pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (16/1/2021).

“Dalam UU tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mencantumkan sanksi pidana jika menolak vaksinasi Covid-19,” kata Suparji lagi.


Suparji menegaskan bahwa tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas apabila pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan diperluas ke penolakan vaksinasi.

“Jadi tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas jika pasal 93 itu diperluas ke penolakan vaksin. Terlebih sekarang adalah PSBB, bukan karantina kesehatan,” tuturnya.

Atas dasar itu, ia menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 ini bersifat sukarela.

Setiap warga negara berhak untuk menolak atau menerima vaksin tersebut karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan menolak vaksin.

“Jadi menolak vaksin merupakan hak asasi setiap warga negara, karena dalam UU No 6 Tahun 2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Pemerintah tak bisa mewajibkan atau bahkan mempidana yang menolak vaksin,” tegasnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU Kesehatan. Suparji menyebutkan bahwa pasal tersebut berbunyi ‘setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya’.

Meski demikian, kata dia, bahwa vaksin sangat penting dalam menanggulangi Covid-19. Masyarakat diharapkan tak perlu cemas berlebihan karena penyelenggara negara pun sudah divaksin.

Pasalnya, semua negara pun menggunakan vaksin yang sama dengan Indonesia, misalnya Turki.

Terakhir, Suparji mengimbau agar pemerintah mengedepankan tindakan edukatif dan persuasif ketimbang represif.

“Kondisi masyarakat yang sedang susah jangan diperparah dengan ancaman pidana,” jelasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah dapat memaksa warga negara yang masuk dalam kriteria untuk disuntik vaksin Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Dikatakan Mahfud MD, pemerintah dapat memaksa warga negara yang masuk dalam kriteria untuk disuntik vaksin Covid-19 atas dasar usaha perwujudan imunitas kelompok atau herd immunity.

Dan juga dalam rangka program kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Anda boleh merasa tidak mau divaksin tetapi melanggar hak asasinya orang lain untuk sehat. Maka negara bisa memaksa, tetapi tentu tidak selesai di situ perdebatannya,” jelas Mahfud MD dalam diskusi virtual Kagama UGM bertajuk “Vaksinasi Covid-19 dari Perspektif Hukum, Hak atau Kewajiban,” Sabtu (16/1/2021).

Dasar pemaksaan negara ini, menurut Mahfud MD, telah tertuang dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

“Kalau Anda merasa kesehatan itu hak Anda. Hak asasi itu dibatasi dengan undang-undang. Yang kemudian undang-undang diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah. Dibatasi dengan undang-undang untuk melindungi hak asasi orang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia bisa rampung sebelum akhir 2021.

Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi ini kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan pascapandemi.

Oleh sebab itu, pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 nasional secara gratis mulai Rabu (13/1).

 

(rmol/pojoksatu)