6 Nyawa Laskar FPI Hilang, Mardani: Tak Ada Pelanggaran HAM Berat Adalah Asumsi Tergesa-gesa

Rekonstruksi penembakan enam laskar FPI di rest area Tol Jakarta-Cikampek KM50. Foto: Ega/PojokKarawang.com

POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi PKS Mardani Ali Sera menilai kesimpulan Komnas HAM yang menyebut kasus penembakan laskar FPI bukan pelanggaran HAM berat, dinilai terlalu tergesa-gesa.


“Tentu asumsi tergesa-gesa bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Karena penghilangan satu nyawa saja sudah pelanggaran HAM berat,” tegas Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (15/1).

Mardani juga menyoroti kesimpulan Komnas HAM yang justru menunjukkan adanya unlawfull killing atau pembunuhan tanpa kerangka hukum dan adanya pelanggaran HAM biasa.

Hal itu dipertanyakan karena di sisi lain ada enam nyawa yang melayang dalam tragedi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.


Atas dasar itu, Mardani meminta Polri mengusut secara tuntas. Masyarakat juga diimbau turut serta mengawasi jalannya proses hukum kasus tersebut.

“Bahkan diminta dilanjutkan pada proses yudisial. Kita tunggu dan awasi bersama respons pemerintah untuk menindaklanjuti kesimpulan Komnas HAM ini,” tandasnya.

Sementara itu, Komnas HAM meyakini hasil investigasi mereka mengenai insiden KM 50 Tol Jakarta-Cikampek objektif, terintegritas, dan kredibel.

Klaim itu disampaikan usai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai pihaknya bertemu Presiden Joko Widodo dan menggelar jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/1).

Taufan Damanik juga memastikan bahwa hasil investigasi ini tidak akan mengundang keraguan dunia internasional lantaran Komnas HAM RI merupakan anggota dari The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).

“Jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia. Komnas HAM adalah anggota. Kantor pusatnya di gedung PBB Jenewa. Akreditasi Komnas HAM RI, A,” tegasnya.

Atas alasan itu, Taufan Damanik yakin dunia internasional akan percaya pada kesimpulan hasil investigasi dari Komnas HAM RI.

“Karena tidak mungkin suatu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka ragukan,” tutupnya.

 

(rmol/pojoksatu)