Munarman Suruh Polisi Baca UUD Sebelum Bubarkan Kegiatan Front Persatuan Islam

Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Foto JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengaku tak mempermasalahkan jika Polri tetap akan membubarkan kegiatan yang dilakukan anggota maupun simpatisan Front Persatuan Islam.


Namun Munarman menyarankan sebelum kegiatan Front Persatuan Islam dibubarkan, sebaiknya lembaga penegak hukum terlibih dulu mempelajari UUD.

Munarman mengatakan, UUD menjamin hak-hak warga negara. Salah satu hak warga negara yakni hak berserikat dan berkumpul tanpa perlu mendaftar SKT.

“Suruh baca UUD, UU 39/1999, UU 17/2013 jo Perppu 2/2017 jo UU 16/2017, Putusan MK 82/2013 halaman 125, biar pinter,” kata Munarman saat dihubungi Pojoksatu.id, Kamis (7/1/2021).


Munarman mengimbau kepada umat agar tidak terkecoh dengan pengalihan isu oleh pihak-pihak yang tak menginginkan keadilan hukum tegak.

Munarman menegaskan pihaknya akan terus mengawal penembakan 6 laskar FPI yang dikenal dengan sebutan tragedi KM 50.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menuturkan bahwa apabila ingin diakui, maka ormas Front Persatuan Islam harus terdaftar secara resmi.

Menurutnya, apabila ormas tersebut tak mendaftarkan diri dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang bahkan membubarkan kegiatan.

Pasalnya, kata dia, kumpulan dalam kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun legalitas yang jelas untuk diakui negara sebagai ormas.

“Nanti bisa karena tidak punya dasar hukum dan tidak terdaftar tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan ataupun melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar,” kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

(fir/pojoksatu)