FPI Dibubarkan, Politisi PDIP: Kalau ada Pihak Tak SepakatĀ  Silahkan Tempuh Jalur Hukum, Itu Baru Beradab

Ahmad Ishomuddin minta bubarkan FPI

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi PDI-Perjuangan Herman Herry mengimbau pihak yang tidak sepakat dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) untuk menempuh jalur hukum.


Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI itu dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

“Bila ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah membubarkan FPI, silakan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya warga negara beradab,” imbaunya.


Ia juga berharap masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi hoax terkait dengan pemburan ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu.

“Saya berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks apapun terkait pelarangan aktivitas FPI,” ujar Herman.

Meski demikian, Herman mendukung keputusan pembubaran FPI yang diambil pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud.

Menurutnya keputusan pemerintah tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak di lapangan.

Menurutnya keputusan pemerintah itu juga menjadi pegangan bagi aparat di lapangan menindak apabila FPI sebagai organisasi tetap melakukan aktivitas meresahkan.

“Seperti kekerasan, sweeping, dan lainnya sebagaimana yang pernah terjdi sebelumnya ini harus ditindak,” tandas Herman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah melarang dan membubarkan FPI.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Ia menyebutkan karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri.

Sementara itu, lanjut guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya berlaku hingga 20 Juni 2019.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI,” Jelas Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (30/12/2020).

(muf/pojoksatu)