Polisi Didukung Masyarakat Bubarkan Aksi 1812, Penggeraknya Masuk Kategori Pelanggaran HAM

Massa aksi 1812 ANAK NKRI dan polisi. Foto RMCO.id

POJOKSATU.id, JAKARTA – Masyarakat mendukung langkah tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran membubarkan aksi 1812, Jumat (18/12) kemarin.


Aksi yang digelar ANAK NKRI itu menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat dna pengusutan penembakan terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangannya dilansir PojokSatu.id dari JPNN, Minggu (20/12/2020).

Menurut Edi, masyarakat setuju polisi harus tegas ketika ada kelompok masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.


Itu dilakukan tidak lain demi melindungi masyarakat secara lebih luas.

“Rakyat mendukung keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus Populi SupremaLex Esti,” ujar Edi.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menyatakan, pembubaran kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 itu sangat penting.

Karena penyebaran Covid-19 berpeluang sangat cepat terjadi di tengah kerumunan.

“Jadi, demi menjaga dan melindungi keselamatan masyarakat lain, rakyat mendukung sepenuhnya tindakan tegas Polda Metro Jaya.”

“Keselamatan hidup setiap warga negara harus dihormati siapapun. Kalau tidak diindahkan, para pelaku penggerak kerumunan saya kira bisa masuk kategori pelanggaran HAM,” tegasnya.

Pakar hukum hukum ilmu kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini menambahkan, pemerintah pada hakikatnya tidak pernah melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa.

Karena menyampaikan pendapat secara hukum dilindungi undang undang.

Namun, karena saat ini marak penyebaran covid, semua warga harus patuh aturan untuk tidak melakukan kerumunan.

Edi kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak menyikapi kondisi yang ada.

Misalnya, boleh menyampaikan pendapat namun tidak harus menggerakkan massa.

“Tidak harus ramai-ramai demi menghormati keselamatan dan HAM warga lainnya.”

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menghindari kerumumunan demi keselamatan masyarakat lain,” pungkas Edi.

(jpnn/ruh/pojoksatu)