Anis PKS Desak Bentuk Pansus Jiwasraya “Jangan Ngambil Jalan Pintas Gelontorkan Uang Negara”

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang sekaligus Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menanggapi tuntutan para nasabah pemegang polis asuransi Jiwasraya saving plan yang tergabung dalam Forum Korban BUMN Jiwasraya.


Menurutnya, tuntutan yang mereka sampaikan adalah meminta keadilan, ketegasan, serta pertanggungjawaban dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.

Oleh karena itu, Anis mendesak Pemerintah dan DPR untuk secepatnya membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas kasus yang merugikan rakyat tersebut.

“Karena itu, PKS mendesak DPR RI utk mengusut tuntas Kasus Jiwasraya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” tegas Anis kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (17/12/2020).


Namun, ia menyangkan hingga sekarang belum ada pembentukan Pansus dalam menyelidiki kasus yang merugikan uang negara itu.

“Kita tahu, dalam perkembangannya tidak ada pembentukan Pansus untuk Kasus Jiwasraya,” tambahnya.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan ini juga menyebutkan ada indikasi fraud dalam kasus Jiwasraya tersebut sehingga berlangsung lama.

“Karena ada indikasi fraud yang berlangsung lama. Juga terkait dengan kelemahan pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara,” ungkap Anis.

Terkait denganp roduk saving plan, lanjutnya, OJK memiliki otoritas seharusnya sudah mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya yang tidak sehat pada saat mengeluarkan produk Saving Plan. Namun, regulator masih tetap memberikan izin produk tersebut untuk dilaksanakan.

Begitu pun sebaliknya, seharusnya Perusahaan asuransi Jiwasraya sudah menjelaskan skema asuransi saving plan tersebut di awal sehingga nasabah benar-benar paham atas pilihannya.

Menurut legislator pemelihan Jakarta Timur itu, negara jangan hanya mengambil jalan pintas menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

“kasus Jiwasraya harus diusut tuntas. Jangan hanya mengambil jalan pintas dengan penggelontoran PMN. Jangan sampai kerugian negara karena perilaku pengelolaan yang buruk dan adanya indikasi fraud ini kembali harus dibebankan kepada rakyat melalui APBN,” tandas Anis.

(Muf/Pojoksatu)