Kasus Habib Rizieq, Usai Ajukan Praperadilan, Sekarang Minta SP3

Habib Rizieq Shihab. Foto: JPNN

“Misalnya adanya suatu hasutan sehingga menyebabkan orang terhasut membuat kerusuhan, atau anarkisme, lalu diputus bersalah oleh pengadilan, dan telah berkuatan tetap,” kata dia.

“Bukti tersebut tidak mungkin ada, karena sebelum ditetapkannya klien kami sebagai tersangka, tidak ada didapati bukti materiil itu,” sambungnya.

Selain itu, dia juga menyoroti Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi tindak pidana asal atau predicate crime pada kasus ini.

BACA: Tolak Rekonstruksi Polisi, FPI Minta Komnas HAM Pimpin Pengungkapan Penembakan Laskar FPI


Menurutnya, tidak ada bukti materiil yang bisa dijadikan dasar bagi penerapan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Tidak adanya bukti materiil yang mendasari penggunaan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai predicate crime, dan Pasal 160 KUHP, maka secara otomatis penggunaan Pasal 216 KUHP gugur karena pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau harus berkaitan dengan predicate crime-nya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Habib Rizieq Shihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu (12/12) lalu.

BACA: Komnas HAM dan Amnesti Tak Hadir Rekonstruksi, Kabareskrim: Kami Hargai Independensinya

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sampai 31 Desember 2020.

Polisi menjerat Rizieq Shihab dengan dua pasal sekaligus. Yakni Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Argo mengungkap, penahanan Rizieq Shihab dilakukan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.