Usul Jimly Asshiddiqie Hukum Mati Pelaku Korupsi Ditentang ICJR, Pidana Mati Tak Ngaruh

Prof. Jimly Asshiddiqie

POJOKSATU.id, JAKARTA— Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menentang keras usul hukuman mati yang disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly pada status Twitter-nya, hukuman mati tersebut merupakan salah satu solusi untuk membuat jera para pelaku koruptor dalam meraup uang negara.

“ICJR sangat menentang keras wacana KPK ataupun aktor pemerintah lainnya untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi terlebih pada masa pandemi ini,” tegas Direktur ICJR Erasmus AT Natipulu dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya.


Baca Juga :

Mantan Ketua MK Usul Menteri Koruptor Dipidana Mati, Ternyata Begini Respon KPK

KPK Tak Berani Jerat Mensos Juliari Hukuman Mati, Jokowi: Saya Tak Lindungi Siapapun yang Korupsi

Sebab, kata Erasmus pidana mati yang akan dijerat kepada pelaku korupsi dinilai tak akan menjadi solusi.

“Lebih baik memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bansos pengguna pidana mati tidak pernah sebagai solusi akar masalah korupsi,” jelasnya.

Dalam laporan tersebut ICJR telah menekankan bagaimana penjatuhan hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

Hal ini terbukti berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia.

Kemudian Singapura yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146).

Selama ini hukuman mati di Indonesia lebih cenderung digunakan sebagai narasi populis, seolah-olah negara telah bekerja efektif dalam menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi.

Padahal faktanya, ungkap Erasmus tidak ada satu pun permasalahan kejahatan yang dapat diselesaikan dengan menjatuhkan pidana mati.

Contoh paling konkrit, lanjutnya, dari praktik kebijakan narkotika dengan mengusung slogan perang terhadap nakotika sejak 2015 yang secara agresif menerapkan hukuman mati.

“Tapi terbukti sama sekali tidak berimbas pada penurunan angka peredaran gelap narkotika sampai saat ini,” pungkasnya.

 

(muf/pojoksatu)